Dua Kades Tersandung Kasus Pungli Program Unggulan Presiden, Apdesi Bekasi Tegaskan Tidak Boleh Ada Pungutan Diluar SKB Tiga Menteri

IMG 20220913 WA0049 compress54

Kabupaten Bekasi, News Pro Rakyat.id – Dua pengurus Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Bekasi yakni Kepala Desa Lambangsari Pipit Haryanti dan Kepala Desa Cibuntu Abdul Rohim terjerat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pungutan liar dalam program unggulan Presiden Jokowi yaitu Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL).

Hal itu merupakan murni kesalahan dari masing-masing kepala desa. Ketua Apdesi Kabupaten Bahrudin mengatakan kades beserta jajaran tidak diperkenankan memungut biaya diluar ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu 150 ribu untuk wilayah Jawa dan Bali.

“Himbauan kami dari Apdesi, harus berhati-hati. Karena ini program pemerintah dan sudah ada SKB tiga menteri. Kalau bisa jangan dipungutin lah dari masyarakat, kalau nanti ada kebijakan dari masyarakat baru diambil,”kata Bahrudin kepada awak media.

Picsart 22 09 13 16 48 12 348 scaled

Apdesi mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu tersangka korupsi. Lantaran PTSL merupakan program unggulan Presiden Jokowi dan tidak diperkenankan ada pungli.

“Kami sudah berupaya membantu rekan kami. Kami sangat prihatin, kami sudah berupaya membikin surat penangguhan tapi ya apalah daya kita,”tuturnya.

Baca Juga : Anniversary Ke-10 LSM Penjara Indonesia, Sanjung kinerja Kejari Kabupaten Bekasi

Surat penangguhan yang dimaksud ialah untuk menangguhkan penahanan terhadap dua tersangka korupsi PTSL yaitu Pipit Haryanti dan Abdul Rohim. Namun surat itu dikembalikan lagi ke pihak Apdesi.

“Saya sudah komunikasi dengan PJ Bupati dan Kepala Dinas, namun diserahkan kembali ke Apdesi,”tuturnya.

Apdesi sudah berupaya untuk memberikan pendampingan hukum, namun dua tersangka tersebut memilih untuk kuasa hukum sendiri.

“Pendamping hukum saya tanya katanya sudah ada. Saya ga bisa nyari lagi,”paparnya.

Dalam siaran persnya, Kejari Kabupaten Bekasi penindakan terhadap pungli PTSL merupakan komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Pemberantasan Mafia Tanah.(Dika)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.