PPNI Bersama IBI Kab.Bekasi Bersurat, Ketua DPRD Kab.Bekasi Diminta Dukung Afirmatif PPPK dan Bidan Honorer

IMG 20220524 WA0001

Bekasi, News Pro Rakyat.id – Dewan Pengurus Daerah PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kabupaten Bekasi bersama Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi, menyurati permohonan dukungan untuk kebijakan Afirmatif PPPK dan Bidan Honorer kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, HM BN Holik Qodratulloh,SE.M.Si.

Menurut anggota himpunan Gerakan Perawat Honorer Indonesia (GPHI) juga salah satu pegawai honorer perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab.Bekasi Panji Satria Nugraha,SKM.SKep.NS, mengungkapkan, masih banyak bidan yang bekerja pada fasilitas pelayanan pemerintah dengan status pegawai sukarelawan atau honorer yang telah bekerja cukup lama dengan gaji/honor yang sangat jauh dari Upah Minimum Regional (UMR).

“Hal ini bagi saya tidaklah pantas dikarenakan mereka merupakan garda terdepan terlebih dalam memberikan pelayanan medis di masa Pandemi Covid-19 selama 2 tahun belakangan ini dan Menjadi orang yang bertanggung jawab dalam penanganan virus dan harus bertemu pasien dengan berbagai kondisi bukanlah hal yang bisa diremehkan”. Ungkapnya

Picsart 22 05 24 01 02 13 805 scaled

Menurut Panji, upaya dan dukungan dari ketua DPRD Kab.Bekasi merupakan upaya dalam mensejahterakan juga memberikan peluang dan prioritas serta tambahan poin nilai penerimaan ASN PPPK kepada Bidan Honorer yang masih aktif bekerja secara terus menerus pada fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah. Pungkasnya

Surat permohonan dari Dewan Pengurus Daerah PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kabupaten Bekasi dengan nomor 766/DPD.PPNI/Kab. Bekasi/SR/A/K.S/IV/2022, Tanggal 12 April 2022. dan dari Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi, dengan nomor 110/PC IBI Kab. Bekasi/V/2022, Tanggal 19 Mei 2022 diberikan secara langsung kepada ketua DPRD Kab.Bekasi HM BN Holik Qodratulloh,SE.M.Si. dengan harapan mendukung dan menjembatani kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeMenPan-RB).

“Semoga Tenaga kesehatan (Nakes) bersama dan non nakes bisa di angkat jadi PPPK atau ASN di harapkan semua pemangku pemerintah baik itu DPRD dan PLT Bupati Bekasi yang baru bisa menampung aspirasi rekan rekan yang lain”. Harpnya (Dika)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.